nenengjulianah
Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dinamika Identitas dan Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat Multikultural nenengjulianah; St.Wardah Hanafie Das; dadangsumarna
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/tzw73s02

Abstract

Masyarakat Indonesia sebagai bangsa multikultural menghadapi dinamika identitas sosial yang kompleks akibat perjumpaan beragam latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam konteks tersebut, identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan yang membentuk hierarki pengakuan dan akses terhadap sumber daya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dinamika identitas dan relasi kekuasaan dalam masyarakat multikultural melalui pendekatan studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Sumber data diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terbit dalam rentang waktu 2012–2025, yang ditelusuri melalui Google Scholar dan Garuda. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam kajian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa identitas sosial bersifat dinamis dan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, wacana, serta praktik institusional. Relasi kekuasaan terbukti memainkan peran sentral dalam membentuk hierarki identitas melalui kebijakan publik, pendidikan, dan media. Pendidikan dan kebijakan negara berfungsi sebagai instrumen kekuasaan simbolik yang dapat mereproduksi atau justru mereduksi ketimpangan identitas. Selain itu, pendidikan multikultural dan kesadaran kritis terhadap wacana identitas dipandang sebagai strategi penting dalam mengelola keberagaman secara adil dan demokratis. Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan masyarakat multikultural memerlukan pendekatan kritis yang tidak hanya menekankan harmoni, tetapi juga keadilan sosial dan pengakuan setara terhadap seluruh identitas.