<![CDATA[Studi ini meneliti dan membandingkan sistem konstitusional dan tata kelola negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia menggunakan sistem konstitusional presidensial berdasarkan demokrasi konstitusional di mana Presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum, berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum. Sebaliknya, Brunei Darussalam beroperasi di bawah monarki di mana Sultan memegang otoritas politik tertinggi, mengkonsolidasikan kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan agama dengan partisipasi politik minimal dari rakyat. Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dalam legitimasi kekuasaan, kerangka konstitusional, mekanisme pemilihan kepemimpinan, dan struktur kelembagaan antara kedua sistem tersebut. Dengan menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum, termasuk konstitusi nasional, undang-undang yang relevan, dan literatur ilmu politik, untuk memberikan wawasan komparatif yang sistematis. Temuan menunjukkan bahwa sementara sistem pemerintahan Indonesia dibentuk oleh prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas hukum, sistem Brunei didukung oleh monarki turun-temurun dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada Sultan. Selain itu, peran sumber hukum seperti Pancasila di Indonesia dan filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei menggambarkan identitas konstitusional dan ideologi negara yang unik dari masing-masing negara. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sistem negara yang berbeda berfungsi di Asia Tenggara dan menawarkan dasar untuk studi lebih lanjut dalam hukum konstitusional komparatif.]]>
