Nurhidayatulloh, Ping-Ping
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Keabsahan Hukum Transaksi Real Money Trading Akun Game Online: Tinjauan Konflik Normatif antara Perjanjian Baku Developer dan Hukum Positif Indonesia Nurhidayatulloh, Ping-Ping
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.445

Abstract

Industri game online Indonesia mengalami pertumbuhaneksponensial dengan praktik jual beli akun game melalui RealMoney Trading (RMT) yang masif, namun secara eksplisitdilarang dalam Terms of Service (ToS) developer developersebagai perjanjian baku. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis keabsahan transaksi jual beli akun game onlineditinjau dari konflik normatif antara perjanjian baku developer danhukum positif Indonesia, mengidentifikasi status hukumkepemilikan akun game dalam perspektif hukum kebendaan, sertamenguji klausula ToS berdasarkan ketentuan perlindungankonsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual, menganalisis data sekunder berupa bahan hukumprimer (KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dan ToS developer developer) serta bahan hukumsekunder (jurnal, buku, dan artikel ilmiah) melalui teknik analisiskualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun game dapatdikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 jo. Pasal 504 KUHPerdata, namun terdapatdikotomi antara klaim eigendom pemain dan konstruksi bezitdalam ToS yang menciptakan ketidakpastian hukum. Keabsahantransaksi RMT berada dalam grey area karena berpotensimelanggar syarat "sebab yang halal" dalam Pasal 1320KUHPerdata. ToS mengandung klausula eksonerasi yangbertentangan dengan Pasal 18 UUPK sehingga batal demi hukum.Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khususmengenai kepemilikan dan transaksi aset digital untukmenciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalamekosistem ekonomi digital Indonesia