Quthb, Sayyid
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Crisis Communication Strategy of Bahlil Lahadalia in The 3 KG LPG Polemic on Metro TV’s TikTok: Strategi Komunikasi Krisis Bahlil Lahadalia dalam Menangani Polemik Gas Elpiji 3 KG Pada Akun TikTok Metro TV Quthb, Sayyid; Ridho, Subkhi
Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 14 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah praktik komunikasi krisis kebijakan publik, terutama ketika kebijakan pemerintah berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Polemik kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi pada awal 2025 memicu keresahan sosial dan krisis kepercayaan publik, yang diperparah oleh minimnya sosialisasi serta cepatnya amplifikasi opini melalui platform digital seperti TikTok. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi krisis Bahlil Lahadalia dalam menangani polemik gas elpiji 3 kg melalui pemberitaan akun TikTok Metro TV serta mengkaji “bagaimana” strategi tersebut memengaruhi persepsi dan reaksi publik dalam ruang komunikasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan kerangka teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) Timothy Coombs. Data diperoleh melalui dokumentasi lima unggahan TikTok Metro TV pada Februari 2025 dan dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahlil Lahadalia menerapkan strategi komunikasi krisis primer berupa denial, diminish, dan rebuild secara adaptif, namun tidak konsisten. Perubahan strategi yang reaktif tersebut bersifat kontraproduktif dan memperburuk persepsi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi krisis yang preventif, konsisten, dan empatik dalam pengelolaan krisis kebijakan publik di era media sosial, serta membuka peluang kajian lanjutan mengenai respons publik terhadap komunikasi krisis pemerintah di platform digital.