Dea Rusianda Naibaho
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI Dea Rusianda Naibaho; Ni Luh Wayan Yasmiati; Ratna Artha Windari
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to (1) examine or analyze the position of children resulting from unregistered marriages in political law in Indonesia, (2) examine or analyze the legal consequences of the inheritance rights of children born from unregistered marriages based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The type of research used is normative legal research by taking a statute approach and a case approach. The results obtained indicate (1) unregistered marriages are not recognized as legitimate children according to the law. However, the status of the child can change to legitimate if the parents submit a marriage confirmation to the religious court. The Constitutional Court Decision confirms the position of children from unregistered and legitimate marriages. (2) The legal consequences for illegitimate children after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 are: Recognition of civil relations with biological fathers, inheritance rights equal to legitimate children, protection of civil rights of illegitimate children, and the impact on the practice of unregistered marriages.
Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahannya Dea Rusianda Naibaho; Ni Luh Wayan Yasmiati; Ratna Artha Windari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; serta (2) mengkaji problematika pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan asas hukum perkawinan, serta pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif dengan menekankan prinsip monogami, adanya persetujuan bebas dari calon suami dan istri, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti otentik yang menjamin kepastian hukum atas status perkawinan. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kedudukan hukum istri serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga.