<![CDATA[Penerapan teknologi dalam peradilan pidana bertujuan meningkatkan efisiensi, namun menghadapi hambatan serius. Masalah utamanya adalah ketidaksiapan infrastruktur (seperti koneksi internet tidak stabil) yang mengganggu proses pembuktian, serta adanya tumpang tindih aturan antara KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, terdapat kesenjangan teknologi antar instansi; pemanfaatan digitalisasi seharusnya tidak hanya menguntungkan pengadilan, tetapi juga harus merata dan fungsional bagi Kejaksaan, Lapas, serta terdakwa dan penasihat hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari efektifitas dan efisiensi kemanfaatan teknologi dan informasi dalam persidangan elektronik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan (terdakwa dan/atau penasehat hukumnya). Tahapan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, lebih memfokuskan pada kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan. Implementasi berbagai regulasi serta sistem berbasis teknologi, seperti SPPT-TI, e-Court, dan e-Litigation, mampu mempercepat proses administrasi perkara, mempermudah akses informasi bagi para pihak, serta memperkuat pengawasan terhadap tahapan penanganan perkara. Digitalisasi juga berperan dalam meningkatkan perlindungan hak tersangka dan terdakwa melalui sistem pencatatan dan pemantauan perkara secara elektronik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kesenjangan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di beberapa wilayah, yang berpotensi mempengaruhi pemerataan akses masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis teknologi.]]>
