Erwin Indrioko
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NORMATIVE ANALYSIS OF PART-TIME P3K POLICY IN THE TEACHER PERSONNEL SYSTEM IN INDONESIA Risma Latiful Azza; Untung Khoiruddin; Erwin Indrioko
Journal of Governance and Law Reform Vol. 1 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jglr.v1i2.97

Abstract

This study examines the policy concept of part-time Government Employees with Work Agreements (PPPK) within Indonesia’s teacher staffing system. Recent discussions on part-time PPPK have emerged as a response to regional fiscal limitations and the uneven distribution of teachers, yet the legal structure governing civil service employment does not explicitly recognize part-time arrangements for PPPK. The objective of this study is to analyze the normative basis, institutional readiness, and potential implications of implementing a part-time PPPK scheme for teachers. Using a normative legal method supported by a limited policy analysis approach, this research reviews relevant laws, regulatory frameworks, and empirical findings from previous studies. The results indicate that the part-time PPPK model lacks a clear legal foundation, potentially disrupts the standard rights and protections guaranteed to civil servants, and may weaken teacher motivation and job stability. Findings also show that such a scheme could create disparities between regions with different financial capacities and undermine the continuity of instructional duties in schools. In conclusion, this study highlights that part-time PPPK is not aligned with the existing civil service framework and may generate broader administrative and educational challenges. Future studies are encouraged to explore alternative staffing strategies and policy simulations that better support teacher distribution and professional standards
Analisis Kebijakan Pendidikan : Tinjauan Konseptual dan Teoritis Zahara Violina Afya'; Untung Khoiruddin; Erwin Indrioko
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 8, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edukatif.v8i1.8753

Abstract

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen startegis negara yang menentukan arah, kualitas, dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, ruang lingkup, komponen, karakteristik, serta implikasi kebijakan pendidikan di Indonesia melalui kajian konseptual dan teoritis. Meskipun kajian kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan analisis konseptual dengan realitas implementasi dan evaluasi kebijakan secara komperehensif, sehingga penelitian ini secara eksplisit berkontribusi dengan menghadirkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan perumusan kebijakan, dinamika implementasi di lapangan, dan pendekatan evaluasi kebijakan berbasis bukti secara komprehensif, yang belum banyak dibahas dalam kajian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Pengulmpullaln daltal dilalkulkaln melalluli penelulsulraln balsis daltal julrnall dalring, kemuldialn dialnallisis menggulnalkaln teknik alnallisis isi daln sintesis temaltik melalluli talhalpaln identifikalsi, klalsifikalsi, redulksi, interpretalsi, daln penalrikaln kesimpullaln konseptulall.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia dipahami sebagai rangkaian keputusan normatif dan operasional yang mencakup tujuan, perencanaan, program, keputusan, dan dampak. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan sumber daya, keterbatasan kapasotas institusional, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, evaluasi kebijakan cenderung berfokus pada indikator output dan belum mengukur outcome jangka panjang secara holistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pendidikan yang adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan guna meningkatkan mutu dan keadilan pendidikan nasional