<![CDATA[Korupsi merupakan permasalahan struktural yang menghambat efektivitas pemerintahan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu efisiensi pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, teknologi digital hadir sebagai solusi strategis yang mampu memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperkecil ruang terjadinya penyimpangan dalam birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap berbagai sumber literatur ilmiah yang membahas penerapan teknologi digital seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement dalam konteks pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi proses administrasi dan pengelolaan keuangan publik memungkinkan pencatatan yang akurat dan terdokumentasi secara real-time, sehingga memudahkan proses audit serta meminimalkan interaksi tatap muka yang rentan terhadap penyuapan dan kolusi. Selain itu, teknologi digital juga berperan penting dalam membentuk budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Platform pelaporan daring dan media digital memperluas ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan dan mendorong penanaman nilai-nilai integritas secara luas. Inovasi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang besar dalam pendeteksian dini potensi korupsi melalui pengelolaan data yang transparan, terdesentralisasi, dan berbasis algoritma. Namun demikian, efektivitas teknologi sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur digital, integritas pelaksana, kerangka regulasi yang adaptif, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan strategi antikorupsi berbasis digital memerlukan integrasi menyeluruh antara inovasi teknologi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan sistem yang efisien, adil, dan bebas dari korupsi.]]>
