Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist
Haniru, Laode
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Arts Humanities

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH Haniru, Laode
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 1 (2016): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.223 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i1.76

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan fakto-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kewenangan dari pemerintah daerah yang belum terpenuhi hubungannya dnegna upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat disiplin aparat yang umumnya belum menunjukkan prestasi, serta tingkat pendidikan formal aparatur yang masih dirasakan kurang dalam mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dirasakan belum berjalan maksimal. Saran dari peneliian ini adalah pemerintah kota Baubau agar segera melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur, baik pada tingkat eselon atas maupun pada tingkat eselon bawah, sehingga penerapan daerah dapat teraplikasikkan dalam melakukan tugas sehari-hari sebagai aparatur daerah yang memiliki peran selaku pelayan masyarakat yang baik.
Tinjauan Yuridis Pelakasanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara Haniru, Laode
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.302 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.82

Abstract

Marriage aims to form a happy family and everlasting. Marriage requires careful consideration in order to persevere in the long periods of time in a relationship as husband and wife. Indispensable attitude of tolerance and put yourself on the proper role. One example of such marriages, i.e. marriage down the bed. Marriage down bed (Walian tundra) frequently took place in the area of North Buton to the culture. Therefore, researchers are interested in writing a research on the status and validity of the marriage bed down according to customary law. (studies in North buton). In this study the author uses the method of normative legal research i.e. research approach the problems and legal norms in force. Legal norms that apply to that form of positive written legal norms such as the Constitution, laws, government regulations and so on. Research results show that implementation of the marriage walian tondro (down bunks) based on customary law Kulisusu Sub-district in Waode village of Buri North Kulisusu can occur if the following: a) the already existing agreement of husband and wife when the wife is still alive, that when I died (wife) then you (the husband) must be married with the sister of girs as a substitute for the mother of our children and this should be known to be mutually agreed by both parties in defense. In the sense that there must be a will from the wife. b) after it is accepted then the two sides will carry out walian tondro (mate's bed). C) Covenant of marriage anniversary match existing Covenant of marriage (islam). D) wedding reception. There are several reasons underlying the onset of mating walian tondro (down bed) so that the wife can provide replacements for descendants as the legitimate successor of the family.
TINJAUAN HUKUM PENETAPAN ZONASI TERHADAPAT MASYARAKAT NELAYAN BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM Haniru, Laode
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.14 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.83

Abstract

Wakatobi National Park (TNW) is managed by the system established based on the decision of the diirektur-General of forest protection and nature conservation (PHKA) number SK. 149/IV-KK/2007 July 23, 2007 by wakatobi National Park alongside Hall Government wakatobi, aimed at mapping the area and restriction area which can be utilized and that cannot be utilized called zoning. Until now the most dominant issue facing the fishermen who came from the tribe of bajo, is poverty the cause there is no other choice but to continuously exploit sea resources, poverty often becomes complicated because of poor population It is often considered as the cause of damage to the coastal environment, but on the other hand the poor population also will bear the impact of environmental damage. The methods used in this study i.e. by using qualitative descriptive method, namely the description of penganalisaan data obtained from field studies and libraries by way of describing and explaining the reality of objective research obtained from the results of observation and interview approaches as well as describe the behavior of the community until the creation of the law. Research results show that implementation of the truly wakatobi National Park Zoning to protect marine ecosystems, particularly coral reefs exist in the Wakatobi. Sustainability of natural resources tersebutnantinya expect able to prosper fishing communities especially in the villages of Mola Samaturu. Though the National Park Zoning designation wakatibi has yet to get a response is entirely from fishing communities especially villagers Mola Samaturu because masi felt there was some space for a living sea becomes limited by the existence of zoning. Wakatobi national park management in kelolah based on the Zoning system, as for the forms is the core zone, the zone of protection zones, exploiting local marine, public utilization zones, tourism and land zone zone/special.  
Co-Authors