Valentino Sihombing, Boy
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

CATCALLING SEBAGAI BLIND SPOT KEBIJAKAN PUBLIK: ANALISIS REGULASI DAN PRAKTIK SOSIAL DI RUANG PUBLIK Ilallah, Farrir; Valentino Sihombing, Boy; Arinia Indriyany, Ika
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 5 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i5.2026.1069-1079

Abstract

Catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal di ruang publik yang sering dianggap sebagai interaksi sosial biasa sehingga jarang dipahami sebagai persoalan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis catcalling sebagai blind spot dalam kebijakan publik di Indonesia dengan melihat bagaimana praktik tersebut bekerja dalam relasi sosial di ruang publik serta bagaimana negara meresponsnya dalam kerangka regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan multiple case study. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi untuk memahami pengalaman korban serta praktik sosial yang melingkupi fenomena catcalling. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori speech act untuk membaca catcalling sebagai tindakan bahasa yang menghasilkan makna sosial tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling tidak sekadar komunikasi spontan tetapi merupakan tindakan bahasa yang membangun dominasi simbolik terhadap perempuan di ruang publik. Praktik tersebut sering dinormalisasi dalam kehidupan sosial sehingga pengalaman korban kerap diabaikan oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu membaca kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Selain itu implementasi regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum efektif menjangkau praktik pelecehan verbal di ruang publik. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap praktik bahasa sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi sosial masyarakat.