<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik dalam kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta mengevaluasi strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media massa, yang kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat multidimensional, meliputi konflik kepentingan dan konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, yang dipicu oleh kesenjangan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, lemahnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya konflik kepentingan struktural dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memperkuat persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam merespons konflik, pemerintah menggunakan strategi dominasi, penghindaran, dan kompromi, namun strategi tersebut cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menyelesaikan akar konflik secara substantif. Dari perspektif administrasi publik, efektivitas manajemen konflik masih rendah karena belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif guna meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat kepercayaan publik secara berkelanjutan.]]>
