Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Edukasi Hukum Digital dalam Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal pada Masyarakat: Education Program on Optimizing Digital Law to Prevent the Risks of Illegal Online Loans in Society Labibah, Hanin Alya; Damayanti, Miranda; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies; Ningsih, Yuli Pertiwi
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10073

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang diterapkan , yaitu sosialisasi hukum di mana tim PkM memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan, serta diakhiri dengan quiz serta game mini untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi daring. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. emberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Legal Implications of Internet Service Disruptions on Late Payment Penalties in Digital Consumer Transactions Labibah, Hanin Alya; Damayanti, Miranda; Lestari, Arum Ayu; Setiawan, Galih Nicky Roby; Ningsih, Yuli Pertiwi
Journal of Development Research Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Number 1, May 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v10i1.513

Abstract

The development of digital technology has made internet services the primary means of conducting transactions; however, internet service disruptions often cause legal problems, especially related to late payments and the determination of the parties' responsibilities. This study aims to analyze the legal implications and forms of consumer protection for losses arising from internet service disruptions in digital transactions. The research method in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that late payments due to internet service disruptions can be categorized as force majeure as long as they meet elements beyond their control and cannot be predicted. In these conditions, consumers cannot be burdened with responsibility in the form of late fines or compensation due to the non-fulfillment of the elements of fault in default. In addition, the rigid application of the fine clause without considering the factual conditions is contrary to the principle of good faith and the principle of fairness in the agreement. In conclusion, internet service disruption in digital transactions has significant legal implications, especially in determining whether there is a default and the responsibility of the parties. If the disruption is proven to be force majeure, then the consumer cannot be burdened with the obligation of compensation or late fines due to the non-fulfillment of the elements of fault in default. It is necessary to strengthen force majeure through the restriction of standard clauses that are detrimental to consumers in digital transactions.