<![CDATA[Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memegang peran penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan primer, sehingga implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 menjadi isu krusial dalam penguatan tata kelola dan mutu layanan. Dalam kerangka pelayanan kesehatan primer, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan dokumen, sumber daya manusia, fasilitas, evaluasi mutu, dan koordinasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 di Puskesmas Kota Jantho. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui desk review terhadap dokumen kebijakan dan dokumen internal puskesmas, observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci, serta penelusuran data pendukung terkait koordinasi lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Kota Jantho telah memiliki dasar operasional yang cukup memadai, ditandai dengan keberadaan berbagai SOP lintas layanan, pelatihan pegawai, evaluasi rutin melalui lokakarya mini, dukungan pendanaan dari APBD dan BPJS, serta koordinasi lintas sektor. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan berupa jumlah pedoman yang minim, sebagian besar dokumen yang belum diperbarui sejak 2023, serta sarana pelayanan yang masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 di Puskesmas Kota Jantho telah berjalan secara fungsional, tetapi masih memerlukan pembaruan dokumen, penguatan fasilitas, dan perbaikan mutu berkelanjutan agar pelayanan kesehatan primer menjadi lebih optimal dan konsisten. Kata kunci: implementasi kebijakan; Permenkes Nomor 19 Tahun 2024; Puskesmas Kota Jantho; pelayanan kesehatan primer; mutu pelayanan]]>
