Frianto, Denddy
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TRANSFORMASI PERAN AKTOR INTERMEDIARY DALAM AKTIVISME DIGITAL : STUDI KASUS FERRY IRWANDI DALAM DEMONSTRASI AGUSTUS 2025 Novianto, Hibatulloh Akbar; Frianto, Denddy; Ash Shidiqi, Hilmi
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v10i1.53985

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ferry Irwandi sebagai aktor intermediary digital dalam aksi demonstrasi melalui platform media sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran fungsi intermediasi politik dari institusi formal menuju aktor digital non-partisan yang memperoleh legitimasi melalui proses komunikatif horizontal di ruang digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan pendekatan netnografi. Data primer berupa enam video YouTube dan 18 unggahan Instagram Ferry Irwandi beserta akun Malaka Project periode Agustus hingga September 2025, dianalisis menggunakan analisis tematik deduktif yang dipandu kerangka connective action. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep aktor intermediary pada konten kreator digital non-partisan dalam konteks demonstrasi non-elektoral, sebuah dimensi yang selama ini luput dari kajian intermediasi politik yang umumnya berfokus pada entitas institusional dan konteks pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferry Irwandi menjalankan fungsi intermediary digital melalui tiga dimensi yakni partisipasi berbasis preferensi personal, ekspresi politik melalui narasi personal, dan komunikasi jaringan yang terdesentralisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa aktor intermediary digital tidak menggantikan intermediary formal, melainkan beroperasi dalam relasi yang saling melengkapi sekaligus tegang, di mana tekanan wacana digital belum selalu terkonversi menjadi perubahan kebijakan institusional. Keterbatasan penelitian ini adalah fokusnya pada satu kasus tunggal sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perbandingan lintas kasus pada aktor intermediary digital lain dalam konteks gerakan sosial di Indonesia guna memperkuat generalisasi temuan dan memperluas pemetaan fenomena intermediasi politik digital di tingkat nasional.