<![CDATA[Latar Belakang: Digitalisasi layanan kesehatan, khususnya telemedicine, menjadi kebutuhan penting di Indonesia untuk meningkatkan akses pelayanan, terutama di wilayah terpencil. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh, pemantauan kesehatan, dan pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Meski potensial, tantangan hukum muncul terkait praktik medis jarak jauh, tanggung jawab tenaga medis, dan perlindungan data pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dua pendekatan utama diterapkan: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menelaah regulasi primer seperti Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36/2009), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20/2019; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep hukum terkait tanggung jawab medis, hak pasien, dan privasi data. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat pakar juga dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan pasien memiliki hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, tetapi mekanisme pengaduan dalam telemedicine masih belum jelas. Risiko kebocoran data tinggi akibat keamanan digital yang belum memadai, dan panduan tanggung jawab hukum tenaga medis dalam layanan jarak jauh masih terbatas. Tumpang tindih regulasi dan kurangnya sosialisasi menghambat efektivitas implementasi, sementara ancaman siber tetap menjadi masalah penting. Telemedicine memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan kesehatan, namun perlindungan hukum masih terbatas. Direkomendasikan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang spesifik untuk kesehatan digital, penguatan keamanan sistem telemedicine melalui sertifikasi dan audit rutin, serta reformulasi kebijakan hukum kesehatan digital untuk menjamin privasi pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Penguatan regulasi dan standar operasional sangat penting untuk memaksimalkan manfaat telemedicine dan membangun kepercayaan pasien serta tenaga medis.]]>
