<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari masalah empiris mengenai mekanisme pelayanan administrasi publik di Desa Muaro Pijoan, Provinsi Jambi yang masih belum optimal, dilakukan secara manual dan hierarkis melalui RT, serta menggunakan mekanisme berjenjang melalui Kepala Desa. Pola pelayanan seperti ini tidak hanya memicu inefisiensi waktu, tetapi juga membuka ruang bagi praktik-praktik yang kurang transparan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Good Governance. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana e-governance mendorong potensi pengoptimalan layanan publik berbasis digital melalui perspektif collaborative governance. Pendekatan mixed-methods dilakukan dengan metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner kepada 110 responden perwakilan per KK, sedangkan metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 88,18% responden menyatakan persetujuan terhadap implementasi layanan digital, dengan catatan adanya pendampingan literasi digital. Temuan kualitatif menyimpulkan bahwa sistem layanan yang ada saat ini belum mematuhi prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi e-governance dengan berbasis kolaborasi memiliki sarana untuk meningkatkan layanan publik desa yang baik, khususnya dalam hal efisiensi waktu, transparansi, serta persepsi masyarakat atau kepuasan masyarakat.]]>
