<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika pemerintahan dapat berjalan selaras dengan prinsip good governance dalam menjalankan program kerja yang ada di Dinas sosial kota batu. Etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam mengarahkan perilaku Aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam praktik di lapangan, etika pemerintah dapat berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta membuat para ASN lebih bertanggung jawab dan berintegritas terhadap tanggung jawab yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan instrumen penelitian sumber literatur sebagai sumber sekunder dan wawancara terhadap sekretaris dinas sosial kota batu sebagai sumber primer. Wawancara dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana etika pemerintahan di internal dinas sosial kota batu berjalan terutama dalam penerapan prinsip good governance, sedangkan sumber literatur digunakan sebagai sumber tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil kajian menunjukan bahwa dalam dinas sosial kota batu etika pemerintahan yang diselaraskan dengan prinsip good governance sudah berjalan dengan baik terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan supremasi hukum. Dinas sosial kota batu memiliki pedoman etika pemerintah yang jelas dalam tindakan pencegahan dan juga sanksi yang diberikan ketika ASN dinilai memiliki kelalaian tanggung jawab. Namun tetap tidak luput dari adanya kekurangan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dari internal ASN baik sebagai penyedia pelayanan publik maupun sebagai Aparatur negara. Dengan demikian, inovasi seperti pertemuan rutin bulanan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan evaluasi internal sedang dijalankan oleh internal Dinas Sosial Kota baru sebagai bentuk usaha untuk memperkuat komunikasi internal sehingga berdampak pada kelancaran pelaksanaan program kerja.]]>
