<![CDATA[Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan persoalan krusial dalam hukum agraria Indonesia yang umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat atas tanah dalam sengketa HGU, memperbaiki kualitas tindakan administrasi pertanahan serta menilik peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui verifikasi data fisik dan yuridis, keterbukaan prosedur, partisipasi masyarakat, serta mediasi pertanahan, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya administrasi dan ketidaksinkronan data. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya melalui PTUN yang berperan menguji legalitas keputusan administrasi berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kendala utama meliputi tumpang tindih hak, kurangnya transparansi, dan lemahnya pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pertanahan melalui peningkatan kualitas data, transparansi, optimalisasi mediasi, serta efektivitas peran PTUN guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.]]>
