<![CDATA[Studi ini menyelidiki dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dalam rentang waktu 2010–2025. Kebijakan moneter dinilai dengan melihat variabel suku bunga dan penawaran uang (basis uang), sementara kebijakan fiskal dievaluasi lewat belanja pemerintah dan pendapatan pajak. Studi ini menerapkan metode vector autoregression (VAR) menggunakan data deret waktu yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan VAR dipilih karena dapat menggambarkan hubungan dinamis antara variabel ekonomi makro baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan moneter yang ekspansif berdampak signifikan dalam mengurangi angka pengangguran. Penurunan suku bunga sebesar 1% dapat menurunkan tingkat pengangguran sekitar 1,2% lewat peningkatan investasi dan konsumsi publik. Selain itu, bertambahnya jumlah uang beredar juga mendorong kegiatan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Sebaliknya, kebijakan fiskal terbukti berhasil melalui efek pengganda dari belanja pemerintah, terutama di sektor infrastruktur dan program padat karya yang meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif juga memberikan kesempatan bagi sektor bisnis untuk meningkatkan produksi.Implikasi studi menunjukkan bahwa penurunan angka pengangguran berperan dalam peningkatan pendapatan nasional sesuai dengan hukum Okun, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 2–3%. Akan tetapi, peningkatan kegiatan ekonomi juga berpotensi menyebabkan inflasi 1–2% karena dorongan permintaan agregat, seperti yang dijelaskan dalam kurva Phillips. Karena itu, sinergi yang harmonis antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengontrol inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era pemulihan setelah pandemi.]]>
