Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengembangan E-Book Saku (Sayangi Aku) sebagai Media Edukasi Sosial untuk Self Defense dari Sex Abuse dan Bullying Lilis; Vina Karina Putri
Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v7i2.7560

Abstract

Kasus kekerasan seksual (sex abuse) dan perundungan (bullying) masih menjadi permasalahan serius di kalangan remaja, termasuk siswa SMP. Kurangnya pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta cara melindungi diri membuat mereka rentan menjadi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan media edukasi yang mampu memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan sosial yang relevan dengan kebutuhan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan E-Book SAKU (Sayangi Aku) sebagai media edukasi sosial untuk self defense dari sex abuse dan bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Subjek penelitian adalah 32 siswa SMP PGRI Kragilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, dengan desain uji coba menggunakan one-group pretest-posttest design. Media E-Book yang dikembangkan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakannya, kemudian diujicobakan kepada siswa untuk mengetahui respon pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran dinyatakan sangat valid dengan skor 99,5% pada validasi media, 98,21% pada desain pembelajaran, dan 98,34% pada validasi materi. Uji coba respon siswa menunjukkan tingkat kepraktisan yang sangat baik, yaitu 83,5% pada kelompok kecil dan 83% pada kelompok besar. Dengan demikian, E-Book SAKU dapat dijadikan alternatif media edukasi sosial yang efektif dan aplikatif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan bullying di sekolah menengah pertama.
Bureaucratic Bullying in Government Organizations: Power Relations, Merit System, and Public Governance Siti Maesaroh; Vina Karina Putri
Jurnal Ilmiah Guru Madrasah Vol 5 No 1 (2026): January-June
Publisher : LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/jigm.v5i1.118

Abstract

This article examines bureaucratic bullying as a form of unequal power relation within government organizations. Although bullying has widely been discussed in schools, workplaces, and digital environments, its operation within bureaucratic structures remains relatively underexplored, particularly in the Indonesian context. Using a qualitative conceptual-critical literature review, this article synthesizes scholarship on workplace bullying, public sector organizations, symbolic violence, disciplinary power, bureaucratic polity, civil servant neutrality, and merit-based public administration. The analysis suggests that bureaucratic bullying can be conceptualized into five main forms: institutional intimidation, factual and symbolic marginalization, bureaucratic psychological manipulation, digital bullying in organizational communication, and excessive workload allocation as a punitive mechanism. These practices tend to be enabled by hierarchical authority, bureaucratic politicization, inconsistent implementation of the merit system, and organizational cultures that normalize domination. The discussion indicates that bureaucratic bullying may weaken meritocracy, reduce public service quality, encourage a culture of silence, increase the risk of maladministration, and erode public trust in government institutions. The article argues that preventing bureaucratic bullying requires more than ethical appeals to individual leaders. It requires stronger merit protection, transparent promotion and transfer mechanisms, safe reporting channels, protection for whistleblowers and complainants, and a broader bureaucratic reform agenda that addresses internal power relations within public organizations.