Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Susy Putri Wihadi
Universitas Duta Bangsa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT ATAS PEMBUKAAN DATA REKAM MEDIS MELALUI APLIKASI SATU SEHAT Susy Putri Wihadi; Peter Guntara; Triyanto Agung Praptono Wibowo
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit dan pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kebocoran data pribadi pasin khususnya yang tercatat dalam system rekam medis elektronik melalui aplikasi SatuSehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative atau biasa disebut sebagai pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jika data rekam medis elektronik pasien bocor, maka rumah sakit dapat menghadapi 3 (tiga) jenis tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum perdata yang memungkinkan pasien untuk menuntut rumah sakit ganti kerugian, tanggung jawab hukum pidana yang didasarkan pada prinsip kesalahan dan jika terbukti bersalah karena mengakibatkan terjadinya kebocoran data rekam medis dapat mengakibatkan denda dan hukuman penjara bagi administrator rumah sakit, dan sebagai pengontrol data pribadi pasien, rumah sakit dapat menghadapi konsekuensi administrative seperti denda, penangguhan operasi, penghentian akses ke system elektronik dan/atau penghapusan dari dafta PSE. Sementara bagi rumah sakit terdapat 2 (dua) aspek pelindungan legislative yang diberikan dari pemerintah mengenai risiko pengungkapan informasi pasien dalam catatan rekam medis elektronik, berupa Tindakan pencegahan dan Tindakan hukuman. Rumah sakit dilindungi oleh Pasal 191 Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kategori pelindungan pencegahan, sementara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa koersif dapat menghadapi denda, sanksi dan hukuman penjara.
Legal Protection for Medical Personnel in Teleconsultation Services Through Telemedicine Applications Susy Putri Wihadi; Rina Arum Prastyanti; Aris Prio Agus Santoso
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/rvm80b89

Abstract

The development of information technology has driven the transformation of healthcare services towards a digital-based system, one of which is through telemedicine. The use of telemedicine in Indonesia is increasing because it can expand access to healthcare services, especially for communities facing geographical limitations and the distribution of medical personnel. However, the development of telemedicine has also given rise to various legal issues related to the legality of medical personnel's practice, the use of a Practice Permit (SIP), health data protection, and the division of responsibilities between medical personnel and telemedicine platform providers. This study aims to analyze the legal regulations for telemedicine in Indonesia and examine the forms of legal protection for medical personnel in teleconsultation services through telemedicine applications. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant legal doctrines. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation and synchronization of legal norms related to telemedicine. The research results show that telemedicine has obtained a legal basis through Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. However, there remains unclear regulations regarding the use of SIP in teleconsultation services, the jurisdictional boundaries of digital practices, and the division of legal responsibilities between medical personnel and telemedicine platforms. Therefore, strengthening and harmonizing regulations are needed to provide legal certainty and more effective protection for medical personnel in the provision of teleconsultation services based on telemedicine applications.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Peter Guntara Rina Arum Prastyanti Triyanto Agung Praptono Wibowo