Nangroe Kana Nirmala
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENUMBUHKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA DESA PANGARENGAN MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Abdullah Gymnastiar; Nangroe Kana Nirmala; Farhan Fauzi Zuhair; Ananda Rangga Zaki Ramadhan; Fitria Salsabila Salma; Muhammad Fadhil Putra; Gilang Bayu Saputra; Ila Dayana; Muhamad Bagas Riyanto; Hanni Azhari; Eza Fatiha Zahra; Dzaky Faqihul Izza; Elfriza Putri Indrayanti; Sayidati Shabrina Seno
SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 1 (2025)
Publisher : SEBA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangarengan Village has various potentials that can be developed, but still faces challenges in terms of strengthening village identity. One of the main problems faced is the weak branding of village identity, which has an impact on the low attractiveness and recognition of the village in the eyes of the public. This Thematic Student Work Lecture (KKM) of Sultan Ageng Tirtayasa University aims to strengthen the identity of Pangarengan Village through the “Branding Identity” program and develop community awareness in health, education, and economic aspects. The method used in this activity is a participatory-based partnership by involving the community in various programs such as branding identity, anti-bullying counseling, financial planning, planting plant seeds, children's education activities, immunization, joint sports, non-communicable disease counseling, and Indonesian Independence Day celebrations. The results of these activities show positive changes in the mindset and behavior of the community, especially in awareness of healthy living and the importance of financial planning. The community began to exercise regularly and MSME players showed commitment in saving habits.Keywords: Village Branding; Community Empowerment; Health and Financial Awareness.
EVALUASI IMPLEMENTASI JAKPRENEUR DI JAKARTA TIMUR: ANALISIS IPOO ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 Nangroe Kana Nirmala; Riswanda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2178

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan studi kasus di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Studi ini dimotivasi oleh posisi strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan oleh kesenjangan implementasi yang terus berlanjut dalam hal pendampingan, komunikasi, dan akses yang adil terhadap fasilitas program. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumen kebijakan, dan diinterpretasikan melalui kriteria evaluasi Dunn dan model evaluasi kebijakan Input-Process-Output-Outcome (IPOO) yang dikembangkan dari kerangka penalaran kebijakan Riswanda. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut relevan secara substansial karena memperluas akses kewirausahaan melalui registrasi, pelatihan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, pendampingan, dan fasilitasi modal. Namun, kesiapan implementasi masih terhambat oleh keterbatasan staf pendampingan, alokasi anggaran yang tidak merata, prosedur operasional yang tidak jelas, dan koordinasi yang lemah antara unit pelaksana dan pelaku usaha. Analisis IPOO mengungkapkan bahwa masalah kebijakan utama bukan hanya kesenjangan antara tujuan dan hasil, tetapi juga lemahnya hubungan antara masukan, proses implementasi, keluaran langsung, dan hasil yang berkelanjutan. Riset ini berpendapat bahwa Jakpreneur di Jakarta Timur membutuhkan sistem pendampingan berbasis data yang lebih kuat, standar layanan yang lebih jelas, dan mekanisme umpan balik berkelanjutan untuk memastikan bahwa keluaran kebijakan diterjemahkan menjadi hasil kewirausahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.