Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Juridische Analyse
Rise Karmilia
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN Rise Karmilia; Hariman Haritonga
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2023): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v2i02.2118

Abstract

Setiap individu yang telah melakukan tindak pidana, maka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya. Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun kesimpulan Pertama, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian sudah terpenuhi dengan cukup baik meski belum maksimal serta evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dilakukan dengan baik yaitu dengan selalu melakukan kegiatan monitoring di Lapas. Kesimpulan Kedua, bahwa jumlah petugas Lapas yang sedikit dan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS IIB PASIR PENGARAIAN sri ayunda; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 3 No. 01 (2024): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v3i01.2569

Abstract

Implementasi hukum terhadap pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan memiliki berbagai hambatan, sehingga harus segera mencari solusi hukumnya, agar penerapan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan dapat berjalan dengan baik. Alasan hukum terhadap narapidana, tidak mendapatkan atau mengurus pembebasan bersyarat adalah karena narapidana belum menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dan Narapidana tidak berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Sehingga hal ini menarik untuk ditelaah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian. Dan Bagaimana Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer, merupakan sumber informasi yang menjai prioritas penelitian ini, dengan diperoleh melalui wawancara langsung, dengan narasumber yang terpercaya. Adapun hasil penelitiannya yakni pertama, Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian sudah berjalan dengan baik. Kedua, Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian, bahwasanya ditemukan faktor-faktor penghambat yang harus sesegera mungkin dibenahi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU: ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU Riswandi Alridho; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 01 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i01.3334

Abstract

ABSTRAK Kasus pencurian hewan ternak di di kebun sawit milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo ini terjadi pada Oktober lalu. Waktu itu ada saksi melihat mobil pickup melaju membawa sapi, saksi curiga. Setelah ditelusuri, terungkap 4 ternak sapi milik warga hilang. Total kerugian tercatat mencapai puluhan juta. Hal semacam ini membuat masyaraakat resah. Pasalnya, pencurian hewan ternak di Marga Mulya sudah bukan sekali dua kali lagi, melainkan berkali-kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dan menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini ialah faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ialah: faktor Pendidikan, faktor individu (ikap dan kebiasaan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan. Analisa penulis secara yuridis pada tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo ialah 10 orang terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Aksi pencuriannya itu bukan hanya di Marga Mulya saja, namun sudah beraksi di 3 kecamatan se-Rokan Hulu ini. Komplotan pencuri hewan ternak ini beraksi dilengkapi dengan surat tugas palsu, kenderaan pickup, dan handphone untuk komunikasi dalam proses pengangkutan hewan ternak. Penulis menganalisa bahwa keputusan hakim sudah pas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
Co-Authors Hariman Haritonga Riswandi Alridho sri ayunda