Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Global Ilmiah
Switcha Differentia Ariapramuda
Universitas Indonesia
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transformasi Pembatasan Kedaulatan Regulasi dalam Hukum Investasi Indonesia Pasca Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat 2026 Switcha Differentia Ariapramuda
Jurnal Global Ilmiah Vol. 3 No. 8 (2026): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v3i8.370

Abstract

Terminasi massal Bilateral Investment Treaty (BIT) oleh Indonesia sejak 2014 mencerminkan tekad untuk merebut kembali kedaulatan regulasi yang selama bertahun-tahun terkikis oleh rezim perlindungan investor generasi lama. Namun, Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 menghadirkan paradoks yang serius di satu sisi Indonesia berambisi membangun kerangka investasi yang menjunjung right to regulate, di sisi lain ART justru memuat ketentuan-ketentuan yang berpotensi membalikkan pencapaian reformasi tersebut. Penelitian ini mengkaji konsistensi ketentuan investasi dalam ART 2026 dengan arah reformasi hukum investasi Indonesia, khususnya dari perspektif doktrin kedaulatan regulasi. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, analisis menunjukkan bahwa penghapusan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pembatasan kewenangan BUMN, dan larangan hambatan ekspor mineral dalam ART berpotensi menciptakan regulatory rollback yang bertentangan dengan tujuan hilirisasi nasional serta Pasal 33 UUD 1945. ART juga membuka risiko gugatan dari negara ketiga melalui klausul Most Favoured Nation (MFN) dan berpotensi melanggar standar Fair and Equitable Treatment (FET) terhadap investor non-Amerika Serikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi ART memerlukan negosiasi ulang berbasis klausul keamanan ekonomi esensial atau setidaknya pengesahan melalui jalur legislatif untuk menjaga legitimasi konstitusional.
Fragmentasi Regulasi ESG di Indonesia dan Upaya Kepastian Hukum Serta Daya Saing dalam Perspektif Komparatif Singapura Switcha Differentia Ariapramuda
Journal of Comprehensive Science Vol. 5 No. 5 (2026): Journal of Comprehensive Science
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v5i5.4173

Abstract

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam hukum perusahaan merupakan salah satu perkembangan penting dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi ESG dalam hukum perusahaan di Indonesia dan Singapura serta mengkaji perbedaan, persamaan, dan implikasinya terhadap pengembangan hukum perusahaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait ESG di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi ESG yang komprehensif dan masih bersifat parsial, sehingga implementasinya belum optimal dan cenderung formalitas. Sebaliknya, Singapura telah memiliki sistem regulasi ESG yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan didukung oleh penegakan hukum yang kuat, sehingga implementasinya lebih efektif. Meskipun demikian, kedua negara memiliki persamaan dalam mengakui pentingnya ESG sebagai bagian dari Good Corporate Governance dan pembangunan berkelanjutan. Perbedaan tersebut memberikan implikasi bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta mengembangkan kapasitas perusahaan dan investor dalam penerapan ESG. Dengan demikian, integrasi ESG dalam hukum perusahaan di Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing global dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Co-Authors