Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Doni Adi Supriyo
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Australia Dalam KasusPencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Doni Adi Supriyo; Rusito
Wijayakusuma Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.pys8xg16

Abstract

This paper aims to analyze the responsibility of Australia and Thailand for cases of pollution from the leakageof the Montara oil well which is owned by a Thai company. This pollution originates from the Montara Field TheMontara Well Head Platform in the West Atlas Block ofthe Timor Sea in Australian waters. The oil spill resultedin cross-border pollution because it extended to the waters of the Timor Gap or Timor Gap which is the borderwaters between Indonesia, Australia and Timor Leste (Meinarni, Volume 5). The extent of the effect of oil spillcontamination from the well located in the Northwest Atlas Block of Timor is about 75% entering Indonesianwaters, so this pollution is an important problem for the Indonesian people, because it enters the ExclusiveEconomic Zone (EEZ). This writing is writing that uses normative legal research using a statutory approach,concept approach, and case approach in accordance with the legal perspective of the United NationsConvention on the Law of the Sea 1982 and relevant legal theories that will be used and constructed. with legalprinciples, principles and doctrines. Based on Article 139 Paragraph (1) of UNCLOS 1982, the State must beresponsible for activities carried out in the marine area, whether by participating States, individuals or statecompanies or legal entities or individuals who have the nationality of their country
Perwujudan Keadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Tanggungjawab Negara Terhadap Hukum Internasional Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wm4jc516

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 telah menjadi dasar bagi perkembangan hukum HAM internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara-negara dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan memajukan HAM, serta bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis kerangka hukum internasional terkait HAM, serta studi kasus tentang pelanggaran HAM di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, dan harus dipertanggungjawabkan atas kegagalannya dalam memenuhi kewajiban ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan negara-negara mematuhi komitmen hukum internasional terkait HAM
Co-Authors Rusito