Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Ninik Hartariningsih
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul KecamatanKedungbanteng Kabupaten Banyumas Estiningrum; Ninik Hartariningsih
Wijayakusuma Law Review Vol. 2 No. 1 (2020): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/zdxzyd77

Abstract

In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from theCentral Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition ofKarangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure suchas roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited fundsowned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget fordevelopment even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence ofthe Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local villagecommunity. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtainingVillage Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Villagefelt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from thesocial side.
PEMERIKSAAN PAJAK Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.kh0zhb09

Abstract

Bahwa dalam upaya untuk lebihmemberikan keadilan dan meningkatkanpelayanan kepada wajib pajak, serta agar lebihdapat menciptakannya kepastian hukum, makaperlu di kelurkannya suatu paraturan perundangundanganyang mengatur tentang ketentuan umumdan tatacara perpajakan. Peraturan yangdikeluarkan ini haruslah dilandasi falsafah Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalamketentuan ini akan tertuang ketentuan yangmenjunjung tinggi-tinggi hak Warga Negara danmenempatkan kewajiban perpajakan sebagaikewajiban kenegaraan dan merupakan sarana,peran serta masyarakat/ rakyat dalam pembiayaanNegara dan Pembangunan Nasional.Undang-Undang yang memuat ketentuanumum dan tatacara perpajakan ini pada prinsipnyaberlaku bagi Undang-Undang pajak material.Kecuali dalam Undang-Undang pajak yangbersangkutan telah mengatur sendiri tentangketentuan umum dan tatacara perpajakan.Undang-Undang ini juga mengatur / memuatketentuan-ketentuan mengenai mekenisme dansistim pemungutan pajak yang akan menjadi ciridan corak tersendiri dalam sistim PerpajakanIndonesia. Oleh sebab itu pemeriksaan pajakmerupakan salah satu mekanisme pemungutanpajak bagi orang pribadi yang melakukan usaha.B. PermasalahanBagaimana pemeriksaan itu dilaksanakan,dan siapa yang boleh melakukan pemeriksaanserta apa hak dan kewajiban dari wajib pajak danpemeriksa pajak
SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENURUT HUKUM KESEHATAN Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.00wbhq67

Abstract

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945amandemen, UU No. 36 tahun 2009 serta UUNo. 40 th 2004, bahwa kesehatan merupakanhak asasi dari manusia. Oleh karenanyapemerintah mempunyai kewajiban untukmenjamin kesehatan warga negaranya, agarwarga negaranya / masyarakat dapatmemperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, dengan tercapainya derajatkesehatan yang setinggi - tingginya diharapkandapat menekan kematian serta dapatmeningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan. Agar supaya derajatkesehatan optimal terwujud perlu dukunganperan serta masyarakat. Sebagai ujudpertanggung jawaban pemerintah terhadapjaminan kesehatan, maka pemerintahmembuat suatu program mengenai SistemKesehatan Nasional yang mencakup semuasegi kehidupan jadi jangkauannya luas. Disamping itu juga diadakan program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) yangsaat ini masih ditujukan bagi masyarakatmiskin.Kata Kunci :Jamkesmas bagi masyarakatmiskin
PENGAKUAN HAK ULAYAT OLEH NEGARA Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.sp3rfs43

Abstract

Semangkin meningkatnya kebutuhanakan tanah untuk keperluan pembangunan,sementara tanah -tanah yang tersedia semakinkurang. Hal ini akan dapat mengakibatkan ,adanya pengadaan tanah yang akanmempersempit luasnya tanah - tanah ulayatyang di kuasai oleh masyarakat hukum adat.Oleh sebab itu semakin meningkatnyakebutuhan akan tanah, dikhawatirkan akansemakin mendesak hak ulayat yang dijaminkeberadaannya oleh UUPA.Pengakuan eksistensi hak ulayat olehUUPA merupakan hal yang wajar, sebab hakulayat berserta masyarakat hukum adat telahada sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal17 Agustus 1945. Pengakuan UUPA terhadaphak ulayat sepanjang menurut kenyataan-nyamasih ada, dan pelaksanaanya dilaksanakansedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkanatas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.Masyarakat Hukum Adat.Dalam kepustakaan Hukum Adat hakulayat adalah BESCHIKKINGS RECHT.Sedangkan dalam UUPA tidak memberikanpenjelasan maupun pengertian dari pada hak ulayat.Sebagai istilan tehnis yuridis hak ulayatadalah hak yang melekat sebagai kopentensikhas pada masyarakat hukum adat yang berupawewenang / kekuasan mengurus dan mengaturtanah dan seisinya dengan daya laku kedalammaupun Keluar.Pasal 3 UUPA Tidak memberikanpenjelasan lebih lanjut mengenai pengertianmasyarakat hukum adat, walaupun pasaltersebut menyebutkan istilah tersebut. Bahkandalam berbagai kesempatan dalam memoripenjelasan sering digunakan istilah masyarakathukum. Namun sesuai dengan fungsi suatuperaturan penjelasan masyarakat hukum yangdimaksud dalam masyarakat hukum adat,sebagaimana yang disebut secara eksplisitdalam pasal tersebut.
Co-Authors Estiningrum