Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGALITAS PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA MAKASSAR SEBAGAI DAMPAK DARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 Lia Ni’matul Maula; Putra Astomo; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.588

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan umum merupakan konsekuensi yang harus dijalankan oleh negara Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, dalam penelitian ini terdapat fakta bahwa pemilihan kepala daerah di kota Makassar kotak kosong memperoleh suara lebih dari calon tunggal, maka Kementrian Dalam Negeri mengangkat seorang Penjabat Walikota Makassar. Menjadi masalah dalam tulisan ini apa dasar hukum dari penjabat walikota dalam melakukan tugas dan wewenangnya dan telah sesuaikah prosedur pengangkatan penjabat walikota dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (conseptual Approach) yang dikaji secara secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TERKAIT PENATAANRUANG WILAYAH Musyafir Musyafir; Putra Astomo; Fatwansyah Rasyid
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v2i1.590

Abstract

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.Terkait penulisan ini, maka penulis merumuskan suatu masalah dalam tulisan ini,apa isi dari kebijakan pemerintah terkait tata ruang, tujuan penataan ruang, dan dasar pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang dikaji secara kualitatif, dimana cara yang dilakukan ini bermksudkan agar lebihmudah memahami hasil penulisan yang dianalisis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan disusun sistematis, yang kemudian dari hasil analisis tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan di dalamnya.