Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pns: Sebuah Solusi Atau Masih Sekedar Formalitas Administrasi? Rista Nur Farida; Benny Sigiro; Eunike Prapti Lestari Krissetyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jap.v16i1.31169

Abstract

This study aims to examine the implementation of civil servant performance appraisal policy reform, particularly the transition from Government Regulation (PP) Number 46 of 2011 to PP Number 30 of 2019 and Ministerial Regulation of PANRB Number 6 of 2022. A descriptive qualitative approach was employed, using semi-structured interviews and direct observations. The study focuses on one deputy within a central government agency, with Edwards III’s implementation theory as the analytical framework. The findings found that performance appraisals remain a mere formality and have not yet functioned as meaningful tools for performance development. Three main issues support this conclusion: (1) feedback from supervisors tends to be generic and non-specific, making the appraisal process procedural rather than development; (2) the absence of clear and measurable performance indicators allows for subjective assessments; and (3) the existing incentive system is not fully fair or proportional to actual performance. Furthermore, the post-reform structure has shifted appraisal authority to higher-level officials, raising concerns about evaluation relevance and fairness. This study contributes to the limited literature on performance management reform in Indonesia’s public sector by identifying persistent implementation challenges that limit the intended impact of performance appraisal policies. The findings highlight the need to enhance appraiser capacity in delivering constructive feedback and to review existing regulations to ensure a fairer, more objective, and impactful performance appraisal system that promotes employee motivation and well-being. Given that this study was limited to one institution and employed a qualitative approach, the generalizability of the findings remains limited.
Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Lilis Erawati; Benny Sigiro; Bambang Agus Diana
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.10979

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara individu maupun bersama dalam organisasi untuk memelihara, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Puskesmas Sumurgung berperan sebagai unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya pada tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian dilakukan pada tahun 2024 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Puskesmas Sumurgung memenuhi beberapa indikator kualitas, meskipun terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran petugas terhadap ketepatan waktu, ketidaksesuaian prosedur administratif akibat kurangnya kelengkapan dokumen pasien, dan keterbatasan fasilitas, khususnya jumlah kursi di ruang tunggu pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kesadaran petugas terkait ketepatan waktu melalui pengawasan internal yang lebih efektif, menyediakan fasilitas seperti kursi tambahan di ruang tunggu, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempermudah pengambilan nomor antrean dan menyosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat.