<![CDATA[Artikel ini mengkaji konstruksi keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh melalui pendekatan yuridis empiris berbasis sosio-legal. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum yang melampaui kepastian hukum formal, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk atau menghambat internalisasi keadilan substantif, serta memahami bagaimana para aktor hokum termasuk panitera, advokat, dan masyarakat memaknai keadilan dalam konteks putusan pidana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, dan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, serta studi dokumen terhadap putusan-putusan yang representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan di Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh paradigma legal-positivistik, meskipun sejumlah hakim telah menunjukkan upaya nyata untuk mengintegrasikan pertimbangan sosiologis dan filosofis ke dalam putusan. Penerapan diskresi yudisial berlangsung secara personal dan situasional, bukan sebagai bagian dari sistem yang terstandarisasi. Faktor struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hokum sebagaimana dikonsepsikan oleh Lawrence Friedman saling berinteraksi dalam membentuk ruang dan batas penerapan keadilan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif secara konsisten, diperlukan perubahan paradigmatik dalam kultur hukum, penguatan pedoman internal, dan peningkatan kapasitas hakim dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat.]]>
