Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AHKAM MUAMALAH Dinny Nurfany; Rina Susanti Abidin Bahren
AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2022): AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui bagaimana karakteristik ekonomi islam, penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis kualitatif. Dengan adanya penelitian ini di harapkan agar dapat mempermudah masyarakat dalam memahami metode dan konsep ekonomi sesuai dengan aturan syariat islam. Berdasarkan pembahasan yang sudah di teliti dapat disimpulkan bahwa, ilmu ekonomi islam saat ini sudah semakin berkembang ketika dari setiap masyarakat sudah banyak memakai konsep syariat islam. Dan dalam Karakteristik seseorang dalam menentukan harga ekonomi Islam, islam juga menganjurkan manusia melakukan kegiatan ekonomi salah satunya dengan jual beli, Dalam jual beli seseorang dalam harga jual harus sesuai dengan aspek keadaan pasar modal yang sudah di tentukan, Kareng setiap harga pasar itu mempunya harga yang fleksibel atau berubah - ubah, ini semua tergantung kepada keadaan di dalamnya. Adanya hal ini maka umat islam dalam berfikir menjadi produktif, terutama dalam hal ekonomi, dan meningkatkan daya pikir seseorang untuk perekonomian kedepannya agar pengguna ekonomi syariat semakin maju.
TAFSIR HADITS AHKAM MUAMALAH TERHADAP METODE IJAROH DALAM ISLAM Septa Novda; Rina Susanti Abidin Bahren
AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2022): AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode akad ijarah adalah transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan cara mendapatkankimbalan setelah melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kesepatan diantara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan akad ijarah, seorang pemilik barang boleh mempekerjakan atau memberi sewa dengan cara menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi kerja, waktu, upah dan lainnya. Tujuan dari akad ijarah yaitu untuk memberikan penghargaan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus kepustakaan (Library Research). Penelitian Library research merupakan penelitian yang menyelidiki, menggunakan, mengambarkan dan menjelaskan berbagai literatur guna untuk menelaah tafsir hadis ahkam muamallah terhadap metode ijarah dalam islam. Studi pustaka yang digunakan yaitu menggunakan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan untuk datanya yaitu mengguanakan teknik content analysis, yaitu metode yang menggunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari suatu teks. Adapun teknik untuk mengumpulkan datanya yaitu dengan cara pelacakan lafaz yang terdapat dalam matan hadis, penelitian dari segi kualitas dan kredibilitas para perawi dan melihat dari berbagai penjelasan hadist yang berkaitan tentang ijarah dalam perspektif hadist ahkam muamallah.
Legal Consistency of the Ta’zir Clause in the Financing of Musyarakah Mutanaqishah: An Empirical Study on Bank DKI Syariah Amanda Chintya Dewi; Anggi Irawan; Rina Susanti Abidin Bahren; Rusdiana Priatna Wijaya
ASAS Vol. 18 No. 01 (2026): Asas, Vol. 18, No. 01 Juni 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.1801.32192

Abstract

This study analyzes the legal consistency of the ta’zir clause in the financing of Musyarakah Mutanaqishah at Bank DKI Syariah through an empirical juridical study of the Financing Approval Letter and notarial deeds. The problem with the research lies in the difference in the formulation of the ta’zir clause in the two documents, which is 2.5% of the amount of arrears in the SPPP and 2.5% per day of the amount of arrears in the notarial deed. This study uses an empirical juridical method with a case study approach. The results of the study show that ta’zir is basically justified in sharia economic law as a sanction for customers who can afford but deliberately delay payment. However, the difference in clause formulation between SPPP and notarial deeds shows that there are inconsistencies that have the potential to weaken legal certainty, open up space for multiinterpretation, and disrupt sharia compliance if not immediately harmonized. Therefore, the harmonization of ta’zir clauses in all financing documents is needed as a preventive step so that the Musyarakah Mutanaqishah contract is structured clearly, proportionately, and provides balanced legal protection for banks and customers.