Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masyarakat dan Budaya
Nurhidayah, Laely
P2KK LIPI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN THE ASEAN REGION: AN ASSESSMENT OF THE ADEQUACY OF REGIONAL AND NATIONAL LEGAL FRAMEWORK IN INDONESIA Nurhidayah, Laely
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 16, No 2 (2014)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.313 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v16i2.16

Abstract

Haze pollution is one of the major environmental problems in the ASEAN region. Every year in dry season, forest fires occur in Indonesia creating havoc at domestic level and regionally affected neighbouring countries. This fire is caused by human activities in burning land/forest for plantation and/or agriculture. This paper argues that transboundary haze pollution cannot be solved solely on a regional level.It needs comprehensive efforts and co-operation from regional, international, national and local level. An improvement on both regional and national legal framework and law enforcement in addressing haze pollution problem is needed.
THE IMPACT OF THE ADOPTION OF STATE RESPONSIBILITY FOR TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL HARM PRINCIPLE UPON INDONESIAN ENVIRONMENTAL LEGAL SYSTEM Nurhidayah, Laely
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.374 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.265

Abstract

Rencana pemerintah mengadopsi prinsip hukum international yaitu tanggung jawab negara terhadap pencemaran lintas batas dalam revisi UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi peratifikasian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution akan berdampak luas bagi sistem hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini memberi kewajiban kepada Negara Indonesia untuk mengontrol kegiatan dalam negerinya sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara lain. Kewajiban ini tentu saja tidak begitu mudah untuk diimplementasikan mengingat banyak persoalan dan ketidakjelasan dalam manajemen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Ada tiga persoalan utama yang menjadi tantangan Indonesia yaitu lemahnya UU lingkungan, lemahnya mekanisme penegakan hukum dan buruknya koordinasi antar lembaga yang mengelola lingkungan hidup. Sehingga jawaban untuk persoalan lingkungan hidup di Indonesia adalah menarik semua wewenang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada satu badan yang bertanggung jawab secara penuh untuk membantu agar masyarakat Indonesia menaati hukum dan menegakannya. Key Words: state responsibility; state sovereignty; transboundary environmental harm; Indonesian environmental legal system; Asean Agreement for Transboundary Haze Pollution
Co-Authors