Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital berbasis blockchain telah menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas status hukum cryptocurrency secara parsial, baik dari aspek gharar, maisir, maupun riba, sehingga masih diperlukan kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip syariah melalui kajian terhadap unsur gharar, maisir, dan riba serta mengkaji berbagai pandangan ulama dan regulasi yang berkembang terkait penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, fatwa ulama, serta dokumen regulasi yang relevan dengan cryptocurrency dan hukum ekonomi syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan dan argumentasi yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki keunggulan berupa transaksi yang cepat, transparan, dan terdesentralisasi. Namun, volatilitas harga yang tinggi, ketidakpastian nilai, serta dominasi aktivitas spekulatif berpotensi menimbulkan unsur gharar dan maisir. Selain itu, praktik tertentu seperti margin trading dapat mengandung unsur riba. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap cryptocurrency dipengaruhi oleh perbedaan penilaian terhadap fungsi, manfaat, dan tingkat risiko yang melekat pada aset digital tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah apabila digunakan sebagai instrumen spekulatif. Namun, penggunaannya dapat dipertimbangkan dalam transaksi yang memiliki tujuan ekonomi riil, didukung regulasi yang jelas, serta mampu meminimalkan unsur gharar, maisir, dan riba. Temuan ini memberikan kontribusi berupa sintesis komprehensif mengenai parameter kesesuaian cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi syariah.