<![CDATA[Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.]]>
