<![CDATA[Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan ketelitian administrasi, pengelolaan logistik yang akurat, serta penguasaan sistem informasi yang terus diperbarui dalam tahapan yang memiliki jadwal ketat. Dalam praktiknya, evaluasi kinerja pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Selatan masih mengikuti sistem penilaian tahunan aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya selaras dengan karakter kerja penyelenggaraan pemilu yang bersifat siklikal dan intensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem evaluasi kinerja yang berjalan, mengkaji pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pegawai, mengidentifikasi kendala implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi evaluasi kinerja. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Informan penelitian meliputi pimpinan, pejabat struktural, dan staf organik yang terlibat langsung dalam tahapan Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja telah memberikan umpan balik administratif, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan kebutuhan kompetensi teknis, melakukan redistribusi beban kerja, maupun meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pembaruan sistem digital seperti Sidalih dan pelaporan elektronik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi evaluasi kinerja berbasis tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemilu agar lebih responsif terhadap dinamika operasional, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.]]>
