Niken Arief Rahayuana
UNIVERSITAS NAROTAMA

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN HAK-HAK PEKERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 517K/ Pdt.Sus-PHI/2019) Joko Suyono; Miftakhul Huda; Niken Arief Rahayuana
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.743

Abstract

ABSTRAKPraktik outsourcing di Indonesia menjadi strategi umum perusahaan untuk menekan biaya dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun, praktik ini sering menimbulkan masalah ketidakadilan bagi pekerja, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar seperti upah layak, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial. Artikel ini membahas bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur praktik outsourcing serta sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam perlindungan pekerja outsourcing. Fokus kajian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Pdt.Sus-PHI/2019, yang menjadi preseden penting dalam perlindungan pekerja kontrak. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku, seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja, belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Banyak perusahaan menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja outsourcing. Putusan MA No. 517/2019 menyatakan bahwa pekerja yang menjalankan tugas inti perusahaan tidak boleh dikontrak melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan harus mendapat hak sebagaimana pekerja tetap, termasuk pesangon dan perlindungan PHK. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial. Putusan ini tidak hanya melindungi pekerja dalam kasus tersebut, tetapi juga menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil.Kata Kunci: Outsourcing; Keadilan Sosial;Hukum Ketenagakerjaan; Perlindungan Pekerja; Putusan Mahkamah Agung.
Dynamics of Compliance and Law Violation in Society : A Criminological and Sociological Study Joko Suyono; Niken Arief Rahayuana; Evi Dwi Hastri
Res Judicata Law Review Vol. 1 No. 2 (2024): Res Judicata Law Review
Publisher : Wiraraja University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71370/rjlr.v1i2.18

Abstract

This study analyzes the factors influencing legal compliance and violations within society through criminological and sociological approaches. The primary objective of this research is to identify the reasons behind public compliance with laws and to reveal common motives for violations. This study employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and observations with selected respondents, as well as literature review to enrich the analysis. The findings indicate that legal compliance is often driven by social values, morality, and a sense of collective responsibility, while legal violations are largely caused by economic pressures, weak law enforcement, and public dissatisfaction with regulations deemed irrelevant. The implications of these findings suggest the need for a more adaptive and participatory approach in creating and enforcing regulations to effectively enhance public compliance.