<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Negara secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam melindungi hak hidup, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. 2. Hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua bersifat multidimensional, meliputi faktor struktural, yuridis, dan operasional. Secara struktural, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menghambat kehadiran negara secara efektif. Secara yuridis, lemahnya penegakan hukum, kurangnya independensi dalam proses penyelidikan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan tidak optimalnya akuntabilitas. Kata Kunci : kewajiban negara, melindungi hak hidup, pendeta yeremia zanambani]]>
