Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Jurnal Ilmiah Detubuya
Daniel NP Tampubolon
Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Constitutional Question Mechanisms in Various Countries: Formulation of Constitutional Rights Protection in the Indonesian Judicial System Daniel NP Tampubolon
JURNAL ILMIAH DETUBUYA Vol. 3 No. 3 (2026): June
Publisher : Visi Pencerah Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64581/jid.v3i3.179

Abstract

This study examines the urgency of implementing a constitutional question mechanism in the Indonesian judicial system to strengthen the protection of citizens' constitutional rights. The main problem identified is a legal gap in which general court judges are often forced to apply laws they deem unconstitutional because they lack the authority to suspend cases. This condition creates a paradox of justice, leading to legal but unconstitutional decisions. This study uses a normative legal research method and a comparative legal approach to examine the judicial systems of Germany, South Korea, and France. The results show that the constitutional question mechanism functions as a golden bridge to harmonize the judicial dualism between the Supreme Court and the Constitutional Court. The proposed solution is to reconstruct procedural law by granting judges the authority to raise constitutional questions directly to the Constitutional Court in concrete cases. The main findings confirm that this mechanism can transform the protection of citizens' rights from a passive to an active, immanent role in every adjudication process. In conclusion, the adoption of constitutional questions is an absolute requirement for Indonesia to realize substantial constitutional supremacy and guarantee a single legal certainty for justice seekers.
URGENSI PENATAAN STRUKTUR KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: MEMBENDUNG DOMINASI EKSEKUTIF DAN KOMODIFIKASI POS POLITIK Daniel NP Tampubolon
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.65

Abstract

Sistem presidensial yang dianut Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan penuh membentuk kabinet. Namun dalam praktiknya, pembentukan kabinet kerap diwarnai oleh logika bagi-bagi kekuasaan politik yang mengaburkan prinsip merit, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi penataan struktur kabinet dalam sistem presidensial Indonesia guna membendung dominasi eksekutif yang berlebihan dan mencegah komodifikasi pos-pos menteri sebagai komoditas politik koalisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembengkakan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih hingga 48 kementerian mengindikasikan absennya batas normatif yang tegas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara belum mampu mengekang praktik komodifikasi jabatan menteri. Penataan kabinet yang efektif membutuhkan pembatasan konstitusional jumlah kementerian, penguatan persyaratan kompetensi menteri, serta mekanisme pengawasan DPR yang lebih substantif. Reformasi ini urgen dilakukan untuk mengembalikan sistem presidensial pada rel konstitusionalnya dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada rakyat
Co-Authors