Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) APPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muhamad Rafi Mahardika Agustiar
Universitas Pamulang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JEMPOL: Strategi Pencegahan Cyberbullying pada Media Sosial Berbasis Hukum (Jaga Etika Media Pola Online): Studi Pengabdian di SMAN 46 Jakarta Selatan Faujan Ahmad Fauzi; Bayhaki Adha; Crendo Muara Sianturi; Eko Yusardiyansah; Hani Aprillia Sari; Muhamad Ikhsan Assalihi; Muhamad Rafi Mahardika Agustiar; Tedi Apri; Tegar Arno Farel; Titin
APPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 6 (2026): APPA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja telah meningkatkan risiko terjadinya cyberbullying yang berdampak terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan kualitas lingkungan belajar. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum digital menyebabkan sebagian besar remaja belum memahami konsekuensi hukum dari perilaku yang dilakukan di ruang siber. Program JEMPOL (Jaga Etika Media Pola Online) dikembangkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi hukum digital serta membangun perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab melalui pendekatan Legal-Ethical Engineering. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 46 Jakarta Selatan dengan melibatkan siswa, guru, dan Duta JEMPOL sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan rata-rata literasi hukum digital sebesar 54,5%, penurunan laporan kasus cyberbullying sebesar 37%, serta terbentuknya mekanisme peer monitoring melalui Duta JEMPOL yang mendukung terciptanya ekosistem digital sekolah yang lebih sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum digital dan mendorong perubahan perilaku siswa secara berkelanjutan.cyberbullying
Pengujian Konstitusionalitas Pasal 239 UU MD3: Dominasi Partai Politik Dan Hilangnya Kedaulatan Pemilih Dalam Mekanisme PAW Rafif Rizqullah; Titin; Muhamad Rafi Mahardika Agustiar; Dandy Romero Firdaus
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 4 No 2 : Desember (2025): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation on Interim Replacement (PAW) under Article 239 of Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (the MD3 Law) places the authority to dismiss members of the House of Representatives entirely in the hands of political parties. This normative design raises serious constitutional concerns because it severs the representational mandate between voters and the representatives they elect through direct elections as mandated by Article 1 paragraph (2) and Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution. When the people, as the holders of sovereignty, have no mechanism to hold their representatives accountable during their term of office, the representative function substantively transforms into a mere extension of political parties. This condition results in the erosion of constituents’ political rights to ensure the integrity, accountability, and fidelity of their representatives to their electoral mandate, as well as creating legal uncertainty regarding the position of voters as subjects of sovereignty, which is contrary to Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution.
Co-Authors Bayhaki Adha Crendo Muara Sianturi Dandy Romero Firdaus Eko Yusardiyansah Faujan Ahmad Fauzi Hani Aprillia Sari Muhamad Ikhsan Assalihi Rafif Rizqullah Tedi Apri Tegar Arno Farel Titin