<![CDATA[Upaya menyeimbangkan eksploitasi ikan dengan kesehatan laut dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berbasis pada pembagian zona dan jatah tangkapan. Selain mengawasi pemanfaatan ikan agar tidak berlebihan, kebijakan ini juga menargetkan pemerataan ekonomi lokal. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus memahami dan menerima kebijakan PIT tersebut. Data dikumpulkan dari 74 nelayan di PPS Bungus menggunakan instrumen wawancara dan kuesioner dalam kerangka metode deskriptif. Untuk mengevaluasi persepsi mereka, digunakan skala Likert, sementara penentuan arah strategi manajemen perikanan dilakukan lewat analisis SWOT. Berdasarkan hasil studi, mayoritas nelayan menilai kesiapan mereka melalui indikator ketersediaan alat tangkap, jumlah ikan di laut, penggunaan BBM, dan pemahaman regulasi. Walaupun mekanisme kuota dan pengawasan pemerintah disambut baik, kebijakan mengenai kewajiban transmitter dan perombakan sistem perizinan masih menghadapi hambatan berupa resistensi dari nelayan. Pentingnya keterlibatan nelayan secara partisipatif dalam implementasi PIT menjadi poin utama temuan ini, di mana pertimbangan terhadap situasi sosial-ekonomi serta peningkatan dukungan teknis dan sosialisasi sangat diperlukan. Pilihan strategi pengelolaan jatuh pada kategori agresif di Kuadran I, di mana fokus utamanya adalah penegakan regulasi untuk memaksimalkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan perluasan sosialisasi. Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan PIT di PPS Bungus berjalan efektif demi menjamin keberlanjutan sumber daya laut.]]>
