Erinaldi Erinaldi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan (JKN) dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Mei Rita Makdalena Situmorang; Jessica Aprileony; Erinaldi Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.363

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Program JKN, yang diluncurkan pada tahun 2014, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis delapan artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025 dan relevan dengan pelaksanaan JKN. Hasil kajian menunjukkan bahwa JKN telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan kepesertaan dan frekuensi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah, keterbatasan tenaga medis dan paramedis, rendahnya tingkat keaktifan peserta mandiri, serta kompleksitas prosedur administratif dan teknis dalam pelayanan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi kesehatan terintegrasi dan telemedicine. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas implementasi JKN. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya evaluasi berkelanjutan, penguatan regulasi, serta peningkatan mutu layanan kesehatan sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian UHC yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Collaborative Governance dalam Menanggulangi Banjir Air Rob di Kota Dumai Saniyyah Defna; Nurcahyati Nurcahyati; Erinaldi Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.364

Abstract

Banjir rob di Kota Dumai merupakan permasalahan lingkungan dan tata kelola publik yang sangat kompleks dan mendesak. Kondisi ini secara fundamental disebabkan oleh kombinasi faktor alamiah dan antropogenik, meliputi kenaikan signifikan permukaan air laut global, penurunan permukaan tanah (subsidence) yang semakin cepat, serta buruknya sistem drainase kota dan manajemen ruang pesisir yang tidak terintegrasi. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat pesisir, sehingga penanganan efektif tidak mungkin diselesaikan hanya oleh upaya tunggal pemerintah daerah. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran strategis tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob di Kota Dumai. Fokus utama adalah mengidentifikasi secara detail kontribusi spesifik dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat lokal, peran vital sektor swasta, serta sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi literatur ekstensif, dengan teknik analisis data kunci oleh Miles dan Huberman melalui tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data temuan, dan penarikan kesimpulan substantif. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran inisiasi dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor; masyarakat berperan aktif sebagai mitra partisipatif utama dalam implementasi mitigasi struktural dan non-struktural; sektor swasta berkontribusi substansial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas adaptif warga; dan sinergi antar lembaga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan melalui kerangka sistem koordinasi terpadu. Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif terbukti nyata meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya yang ada, penjaminan pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif, serta implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik dan realitas lokal. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif diposisikan sebagai model strategis dan berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan banjir yang efektif berbasis pemberdayaan multi-aktor di Kota Dumai.