Erinaldi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur Dinda Yanti; Anggi Agustina; Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.373

Abstract

Kajian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perumusan kebijakan kependudukan yang lebih optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya. Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, masalah seperti persepsi masyarakat terhadap kontrasepsi yang tidak baik, kekurangan tenaga penyuluh, dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah.
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Reformasi Birokrasi Melalui Absensi QR Code Pada Pemerintah Kota Dumai Rahmi Hayati; Mesi Yendara; Rica Insira; Nabila Wajihah; Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung reformasi administrasi melalui pelaksanaannya. absensi berbasis kode QR di Pemerintah Kota Dumai. Melalui analisis literatur, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan yang diperoleh mengungkapkan bahwa implementasi kode QR dapat meningkatkan disiplin pegawai, akurasi data, dan efisiensi administrasi. Implementasi Ini sekaligus memperkokoh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, indeks SPBE Kota Dumai hingga kategori tertentu merupakan indikasi yang sangat baik dari komitmen pemerintah untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan elektronik secara berkelanjutan. Implementasi SPBE melalui penggunaan kode QR berkontribusi pada reformasi administrasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah.
Perbandingan Reformasi Birokrasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia dan Singapura Erinaldi; Rizka Lubis; Grascyella Marito; Niken Larasati; Dymas Kaharuddin
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan reformasi birokrasi serta kinerja pelayanan publik di Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap 15 sumber referensi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penguatan manajemen kinerja, penerapan prinsip good governance, serta transformasi digital. Singapura menunjukkan keunggulan dalam hal efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem digital governance yang terintegrasi. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi teknologi, serta implementasi reformasi yang belum merata. Namun demikian, Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh integrasi antara manajemen kinerja, good governance, dan transformasi digital.
Implementasi Kebijakan Digitalisasi UMKM di Kota Dumai: Studi tentang Efektivitas dan Tantangannya Nesa Ananda Putri; Lidia Pasaribu; Putri Khairunnisa; Nur Anisa; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zg87fw98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai dilakukan serta menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, dokuumen kebijakan nasional, serta artikel daring yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif berdasarkan empat variabel teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi UMKM di Kota Dumai telah berjalan dengan dukungan pemerintah melalui peluncuran applikasi Digiloka dan sosialisasi penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur, literasi digital, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi kebijakan digitalisasi UMKM di masa mendatang.
Tantangan Dan Peluang Sistem Administrasi Negara Indonesia Di Era Digital Nesa Ananda Putri; Lidia Pasaribu; Nur Anisa; Putri Khairunnisa; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/y08w3251

Abstract

Kajian ini difokuskan pada identifikasi berbagai tantangan serta peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui proses pengelompokkan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, adanya kesenjangan akses digital antarwilayah, rendahnya tingkat literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan peluang besar melalui penerapan e-government, pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.  
Analisis Hambatan Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Administrasi Negara Yang Efektif Di Tingkat Global Erinaldi; Yesi Mala Sari; Rizky Mardeansyah; Sulis Pratiwi; Naya Khairunnisa
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/c4884014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menilai berbagai tantangan dan peluang dalam sistem administrasi negara Indonesia di era digital, dengan penekanan pada penerapan e-government sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dengan cara mengkaji, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi negara berperan dalam mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi informasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan akses digital antarwilayah, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta budaya birokrasi yang cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang strategis, antara lain melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, inovasi dalam pengelolaan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
Perbandingan Transformasi Digital Administrasi Publik di Australia dan Indonesia Beby Anastasya; Indah Apriliani; Nurmaisya Regina; Muhammad idris; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/5jzz4437

Abstract

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi modern di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah mencapai tingkat kematangan transformasi digital yang tinggi dengan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kuat dan konsisten. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem, keterbatasan interoperabilitas data, serta kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, kebijakan, dan kapasitas organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan proses multidimensi yang memerlukan integrasi antara teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia untuk mencapai layanan publik yang efektif dan efisien.
Analisis Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam Mendukung Good Governance Wagimin; Dewi Rini Anggraini; Putri Maysarah; Sobirin; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/ys8ezc24

Abstract

Penelitian ini menganalisis sistem administrasi negara Indonesia dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance. Administrasi negara yang baik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang kompleks membutuhkan sistem administrasi yang mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur, analisis kebijakan, dan telaah dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi administratif yang signifikan termasuk penerapan e-government, desentralisasi, dan program reformasi birokrasi masih terdapat sejumlah tantangan seperti korupsi, tumpang tindih regulasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah terpencil, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Perbandingan Ketahanan Energi Indonesia dan Singapura Dalam Menghadapi Krisis Pasokan Energi Global Fitri Damayanti; Nur Huzairin Abdul Gani; Ziada Filosofia; Sharah Ramadha Yanti; Erinaldi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/8vg3tc28

Abstract

Ketahanan energi merupakan salah satu aspekpenting dalam mendukung keberlanjutanpembangunan suatu negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis perbandingan ketahanan energiantara Indonesia dan Singapura berdasarkan aspekketersediaan energi, keterjangkauan harga, efisiensipengelolaan, serta kebijakan energi yang diterapkan. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun energiterbarukan. Namun, pemanfaatannya masih belumoptimal akibat ketergantungan yang tinggi terhadapenergi fosil, keterbatasan infrastruktur, serta belummeratanya distribusi energi di berbagai wilayah.Sebaliknya, Singapura sebagai negara yang tidakmemiliki sumber daya energi alam mampumembangun sistem ketahanan energi yang kuatmelalui strategi impor yang terdiversifikasi, efisiensikonsumsi energi, pemanfaatan teknologi canggih, serta kebijakan transisi menuju energi berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan deskriptif komparatif dengan mengkajiberbagai literatur yang relevan terkait kebijakan dan kondisi energi di kedua negara. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanyaditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapijuga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kebijakan pemerintah, serta kemampuan dalammemanfaatkan teknologi. Singapura menunjukkantingkat ketahanan energi yang lebih stabil karenamanajemen energi yang efisien, sedangkan Indonesia memiliki potensi besar yang masih perlu dioptimalkanmelalui penguatan kebijakan dan percepatan transisienergi.