Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah
Laode Rudita
Universitas Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EVALUATION OF HAJJ FUND MANAGEMENT IN INDONESIA Muhammad Iqbal Jafar; Laode Rudita
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 24 No. 1 (2026): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hajj fund management in Indonesia is crucial for sustainable Hajj financing and for improving Hajj service quality for pilgrims. This article aims to strengthen policy evaluation and evaluation planning for Hajj fund management by placing accountability at the center of public governance. A persistent problem is how investment returns and investment risk management translate into fair, transparent, and efficient financing outcomes. Using a conceptual literature review and policy document analysis, the study designs an evaluation plan for Badan Pengelola Keuangan Haji. The approach follows the Evaluation Planning and Implementation Cycle model and structures an evaluation planning matrix. The results show that process and implementation evaluation is the most actionable entry point for improving Hajj fund governance. Priority evaluation domains include investment policy, portfolio performance, and risk controls; allocation rules between program costs, benefit returns, and reserves; transparency, disclosure, and public reporting; stakeholder participation, grievance handling, and service responsiveness; compliance with Islamic finance principles; procurement integrity and operational efficiency; and coordination among supervisory, audit, and regulatory institutions. Recommended indicators combine financial returns, risk exposure, compliance, timeliness of reporting, and stakeholder satisfaction, using portfolio data, audited statements, and stakeholder feedback. The planning matrix links each question to data sources, analytic methods, and responsible actors, enabling timely feedback to improve processes and prevent misuse. It also clarifies trade offs between risk tolerance, returns, and affordability. Overall, systematic evaluation planning improves accountability, safeguards long term sustainability, and strengthens public trust in Hajj fund management Indonesia, while providing a practical roadmap for continuous service improvement.
Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023-2024 Rifa Khairunnisa Rosyaadah; Laode Rudita
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol. 8 No. 1 (2026): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v8i1.56371

Abstract

Kebijakan insentif PBB-P2 di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Wilayah Penjaringan Jakarta Utara belum optimal terhadap potensi penerimaan atas piutang PBB-P2 dan ketepatan atas manfaat insentif PBB-P2. Penelitian ini, bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PBB-P2 di UP3D Wilayah Penjaringan, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivist, bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas dinilai efektif mengurangi akumulasi piutang PBB-P2 untuk jangka pendek, dimensi efisiensi dinilai efisien terhadap penagihan dan hasil yang diperoleh dari pelunasan piutang PBB-P2 pada periode pemberlakuannya, dimensi kecukupan dinilai mampu memecahkan masalah piutang PBB-P2 melalui sistem online dan kanal pembayaran melalui perbankan maupun e-commerce, dimensi perataan dinilai mampu menjangkau sebagian besar wajib pajak untuk melunasi piutang PBB-P2 melalui penagihan dengan sistem elektronik, dimensi responsivitas dinilai responsif atas kepuasan berupa keringanan denda administrasi yang dirasakan oleh wajib pajak, dan dimensi ketepatan dinilai tepat sasaran dan tepat guna untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak dan kepastian pelunasan piutang PBB-P2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan insentif PBB-P2 untuk dievaluasi yaitu keterbasan jumlah petugas pajak dan penguatan jaringan internet yang handal serta penguatan keaktifan petugas pajak dan kehandalan sistem pelayanan pembayaran secara elektronik untuk melakukan pelunasan atas tunggakan pajak PBB-P2 di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan untuk dievaluasi yaitu diperlukan instrumen kebijakan insentif yang dapat mendorong wajib pajak melunasi tunggakan PBB-P2 dengan Sensus Pajak dan pemetaan objek pajak sebagai sarana menyediakan data dan informasi dengan melakukan cleansing data piutang PBB-P2.
Co-Authors Muhammad Iqbal Jafar Rifa Khairunnisa Rosyaadah