Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Andika Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Dominus Litis Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Penghentian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan Bela Adinata; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.3753

Abstract

Sistem peradilan pidana Indonesia diwarnai oleh diferensiasi fungsional antara lembaga kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai Penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Prinsip dominus litis yang menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait kewenangan penghentian perkara pidana yang telah memasuki tahap pra-penuntutan. Beberapa perkara di Indonesia mampu dihentikan oleh pihak kepolisian meski telah masuk pada tahap pra-penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam penghentian perkara pidana umum yang telah masuk tahap pra-penuntutan, serta mengkaji problematika disharmoni kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip dominus litis yang seharusnya memberikan kontrol penuh kepada penuntut umum, dengan praktik penghentian perkara oleh penyidik meskipun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan ke kejaksaan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, belum adanya pengaturan rinci mengenai batasan kewenangan penghentian perkara dalam tahapan pra-penuntutan memperlemah implementasi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi yang menegaskan kewenangan dominus litis pada jaksa sekaligus memperkuat koordinasi fungsional antar penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan.
Peran Justice Collaborator dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir: Tinjauan Yuridis-Kriminologis dalam Sistem Peradilan Pidana Februardo Prasetyo; Andika Wijaya; Rizky Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4500

Abstract

Kejahatan terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang memiliki struktur kompleks, tertutup, dan berdaya rusak tinggi sehingga sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. Dalam konteks tersebut, keberadaan justice collaborator menjadi instrumen strategis dalam sistem peradilan pidana untuk membuka jaringan kejahatan dari dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran justice collaborator dalam penanggulangan kejahatan terorganisir melalui perspektif yuridis-kriminologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh pendekatan kriminologi untuk memahami perilaku pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, pengaturan justice collaborator telah memberikan dasar perlindungan dan insentif hukum bagi pelaku yang kooperatif, namun dalam praktik masih menghadapi problem ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan. Dari sudut pandang kriminologi, justice collaborator berperan sebagai aktor kunci dalam memutus rantai kejahatan terorganisir melalui mekanisme pengungkapan internal, meskipun berpotensi menimbulkan dilema etik dan risiko viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan justice collaborator agar sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan terorganisir
Co-Authors Bela Adinata Februardo Prasetyo Rizki Setyobowo Sangalang Rizky Setyobowo Sangalang