<![CDATA[Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perpajakan, khususnya mengenai pengaturan pidana korporasi dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan korporasi, seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan faktur pajak fiktif, dapat menimbulkan kerugian besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dikenai sanksi berupa pidana denda, pembayaran kerugian negara, sanksi administratif, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta melindungi penerimaan negara.]]>
