<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana dengan kompleksitas tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menyangkut pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu serta hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kepustakaan relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pertimbangan yang bersifat komprehensif mencakup dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai pemenuhan unsur Pasal 44 UU PKDRT berdasarkan alat bukti yang sah. Secara sosiologis, perdamaian antara pihak dan hubungan keluarga menjadi pertimbangan. Secara filosofis, putusan diarahkan untuk mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dua hambatan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan bukti akibat sifat privat kejadian KDRT, serta ketergantungan korban secara psikologis dan ekonomi yang sering berujung pada pencabutan laporan atau perubahan keterangan.]]>
