<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan Operasi Gabungan (OPGAB) oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Surabaya Utara sebagai instrumen penegakan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi Kota Surabaya sebagai kontributor pajak daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur, namun masih menghadapi persoalan tunggakan PKB yang signifikan dan tidak merata antarwilayah pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif-deskriptif untuk menilai sejauh mana OPGAB mampu mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya setelah dikenai penindakan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan serta data tunggakan PKB periode Juni–Oktober 2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori collaborative governance Barbara Gray (1989) yang meliputi indikator problem setting, direction setting, dan implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPGAB dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai instansi dan berhasil menjaring 843 kendaraan menunggak selama lima bulan pelaksanaan. Namun, tingkat pembayaran di lokasi dan pasca OPGAB masih relatif rendah, dengan persentase pembayaran bulanan yang konsisten berada di bawah 50 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga telah berjalan efektif pada aspek koordinasi operasional, tetapi belum optimal dalam mendorong perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan collaborative governance yang mengintegrasikan penindakan dengan pendekatan edukatif dan peningkatan kualitas pelayanan guna meningkatkan kepatuhan PKB secara berkelanjutan. Keywords: Collaborative governance, Operasi Gabungan (OPGAB), Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan wajib pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah]]>
