Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Budidaya Jamur Tiram dan Olahannya Yurma Metri; Muhammad Amri; Budi Santosa; Ridwan Putra; Ahmad Ali Zulfiqar Majid
Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/jpma.v5i2.1812

Abstract

Kenagarian Panampuang terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan jarak sekitar ±100 km dari ibu kota kabupaten. Nagari ini merupakan salah satu dari tujuh nagari di Kecamatan Ampek Angkek yang berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang di utara, Kecamatan Baso di selatan, Kecamatan Canduang di timur, dan Kota Bukittinggi di barat. Secara geografis wilayah ini berada pada ketinggian 600–1000 m dpl di lereng Gunung Merapi, dengan kondisi topografi yang bervariasi dari dataran hingga perbukitan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), Kecamatan Ampek Angkek memiliki luas wilayah sekitar 33,53 km² dengan jumlah penduduk 43.328 jiwa. Sementara itu, Nagari Panampuang memiliki luas wilayah sekitar 770 km² dengan jumlah penduduk 8.421 jiwa atau 1.956 kepala keluarga. Wilayah ini memiliki suhu udara berkisar antara 20–29°C, kelembapan rata-rata 88%, serta curah hujan tinggi sekitar 3500–4500 mm/tahun tanpa bulan kering. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya jamur tiram mulai berkembang sebagai usaha sampingan karena kondisi iklim yang sangat mendukung. Usaha ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam teknik budidaya jamur tiram yang tepat agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, jamur tiram juga memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan protein dan serat, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi dalam berbagai produk olahan seperti nugget, bakso, dan abon. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan terkait budidaya jamur tiram serta pengolahan nugget jamur sebagai produk agroindustri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan produksi jamur tiram serta munculnya produk olahan nugget jamur tiram sebagai peluang usaha agroindustri bagi masyarakat.
KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA NEGARA DAMPAKNYA PADA FUNGSI PERBANKAN PUBLIK DAN PEMBIAYAAN EKONOMI Hendrizoni Hendrizoni; Ridwan Putra; Hilda Elsa Sari
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3708

Abstract

State spending efficiency policy is a crucial component of a country's financial management policy. Its goal is to improve the quality of public spending and maintain economic stability. This study examines the legal impact of state spending efficiency policy on the role of state-owned banks in financing the national economy. This study uses a normative legal method, examining laws and regulations and their concepts. The results indicate that state spending efficiency policy impacts state-owned banks. These banks function not only as commercial businesses but also as instruments of the state's fiscal policy. From a legal perspective, state spending efficiency raises several questions about how this policy impacts the state's banking and financial system. This raises the need for legal certainty and regulatory harmonization between state financial law and banking law to ensure that the implementation of public banking's intermediation function remains in line with the principles of prudence and accountability. Therefore, a responsive and integrated legal policy is needed to ensure that state spending efficiency does not undermine the strategic role of public banks in financing the national economy.Keywords: state spending efficiency, fiscal policy, public banking, economic financing, legal implications