<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika regulasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang masih menempatkan partai politik sebagai satu-satunya sarana pencalonan dalam pemilihan presiden. Kondisi tersebut dinilai membatasi partisipasi politik warga negara serta memperkuat dominasi oligarki partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi pencalonan presiden di Indonesia, mengkaji pencalonan presiden independen sebagai perwujudan demokrasi substantif, serta merumuskan konsep pencalonan presiden independen berbasis nilai syura dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pencalonan presiden yang berbasis partai politik cenderung membatasi hak politik warga negara dan mempersempit ruang demokrasi partisipatif. Konsep pencalonan presiden independen berbasis nilai syura dapat menjadi alternatif reformulasi sistem demokrasi Indonesia melalui penguatan partisipasi rakyat, keadilan politik, dan keterbukaan akses kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, reformulasi sistem pencalonan presiden independen penting dilakukan guna mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.]]>
