<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Samsat Digital Nasional di Kota Palu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang diintegrasikan dengan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Samsat Digital Nasional memiliki kekuatan pada kemudahan akses layanan, efisiensi waktu dan biaya, serta dukungan kebijakan nasional. Namun, kelemahan masih ditemukan pada rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kendala teknis sistem. Dari sisi eksternal, peluang digitalisasi pelayanan publik dan meningkatnya penggunaan teknologi menjadi faktor pendorong, sementara kesenjangan digital dan resistensi masyarakat menjadi tantangan utama. Secara evaluatif, kebijakan ini dinilai cukup efektif dan efisien, tetapi belum optimal dalam aspek pemerataan dan kecukupan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, infrastruktur teknologi, serta strategi implementasi yang lebih inklusif dan adaptif.]]>
