Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi Digital Amdal Dalam Pengawasan Perizinan Lingkungan Berbasis Good Environmental Governance: Penelitian Apriliyanti; Jo Shien Nie; Hansed Pither Lasa; Chandra Wahyu Haryo Susilo; Mohammad Wira Utama
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6701

Abstract

Transformasi digital dalam pengawasan perizinan lingkungan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen preventif memiliki peran penting dalam menilai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebelum diterbitkannya persetujuan lingkungan. Namun, pelaksanaan AMDAL masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital AMDAL dalam pengawasan perizinan lingkungan di Indonesia serta mengkaji perannya dalam mewujudkan pengawasan perizinan lingkungan yang berbasis good environmental governance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan AMDAL, perizinan lingkungan, transformasi digital, dan good environmental governance. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital AMDAL melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi informasi lingkungan, dan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha. Digitalisasi AMDAL juga mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum sebagai unsur utama good environmental governance. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, integrasi sistem pengawasan, serta pengaturan perlindungan data yang belum optimal.
Perlindungan Data Rekam Medis Pasien dalam Layanan Telemedicine dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform di Indonesia Jo Shien Nie; Apriliyanti; Hansed Pither Lasa; Chandra Wahyu Haryo Susilo; Syafrida
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.3779

Abstract

The development of information technology has encouraged the transformation of health services through telemedicine services that allow health services to be carried out remotely by utilizing digital technology. In practice, telemedicine services involve the use of electronic medical records that contain patients' personal data that are confidential and sensitive so that they require adequate legal protection. The problems studied in this study are the form of legal protection for patient medical record data in the implementation of telemedicine services in Indonesia and the legal responsibility of telemedicine platform operators against the leakage or misuse of patient medical record data. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively through analytical descriptive methods. The results of the study show that legal protection of patient medical record data in telemedicine services in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services between Health Service Facilities and Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 concerning Medical Records. Legal protection is carried out preventively through the obligation to maintain the confidentiality and security of patient data and repressively through the provision of sanctions against personal data violations. In addition, telemedicine platform operators have administrative, civil and criminal responsibilities in the event of a leak or misuse of patient medical record data due to negligence in the management of electronic systems.